Karena cuma ada dua pasangan capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden 2014, maka perbincangan yang terjadi cukup sengit. Setidaknya masing – masing pihak saling melontarkan beragam kampanye, baik kampanye positif, kampanye negative, dan juga kampanye fitnah.

Kampanye positif tentu kampanye yang menyebar luaskan kebaikan dari pasangan capres – cawapres yang didukung, sementara kampanye negative adalah kampanye yang diarahkan kepada pasangan capres – cawapres “lawan”. Nah kalau kampanye fitnah itu apa? Saya sengaja tidak menggunakan terminology kampanye hitam, karena selain bisa mendeskriditkan orang – orang kulit berwarna hitam juga konon kabarnya kampanye hitam atau black campaign adalah kampanye mendukung hak – hak orang – orang berkulit hitam. Tapi intinya kampanye fitnah adalah jenis kampanye yang hanya bermodalkan isu yang nggak jelas dan nggak bisa diverifikasi.

Kalau kata teman saya, kampanye dengan beragam jenis ini bisa menuai bahaya, terutama kalau kampanyenya diarahkan pada kampanye offline. Karena kampanye offline pada dasarnya lebih banyak kampanye satu arah yang beda dengan kampanye dengan media sosial yang ramai diwarnai perdebatan.

Oke, mari kita bahas soal KRL. Kenapa harus ramah KRL? Kan KRL sangat jakarta sentris? Begitu pertanyaan dari salah satu teman saya.

Ya bener sih, bisa jadi sangat jakarta sentris apalagi kalau mengingat KRL adalah moda kereta komuter yang saat ini cuma tersedia di Jakarta (jaringan yang lengkap maksudnya). Tapi sebenarnya ada dua kota lain yang juga mengembangkan model KRL, yang pertama di Medan dan yang kedua di Solo dengan RailBusnya. Tapi KRL yang saya maksud ini adalah kereta komuter dalam kota yang bisa dikembangkan dimanapun, bentuknya sih ya bisa saja model monorail, subway, atau KRL seperti sekarang.

Masalahnya ada nggak sih yang peduli soal KRL? Mari kita tengok visi dan misi masing – masing pasangan. Kalau lihat di pasangan Prabowo – Hatta, disebutkan umum di Bagian VI point 2, ada janji pembangunan 4000 Km rel kereta api dan dijadikan prioritas pembangunan infrastruktur transportasi. Soal bagaimananya ya entah deh, nggak nemu juga di dokumen yang dilansir KPU itu

Lalu bagaimana dengan pasangan Jokowi – JK? Pasangan ini menjabarkannya dibawah program berdikari ekonomi (halaman 34) pada point 9.7 dan 9.9 yang menyebutkan pembangunan monorail dan underground serta kebijakan transportasi KA perkotaan. Meski agak detail, tapi ya sama saja sih, nggak ada teknis yang bisa dicari di dokumen resmi KPU dari pasangan ini.

Tapi masalahnya adakah dari pasangan itu yang berbicara serius soal KRL? Dari berita sih, yang ada malah kampanye Rieke bagi – bagi kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat di KRL yang melaju antara Stasiun Depok Lama dan Stasiun Depok Baru. Aksi inipun juga dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye. Sementara untuk pasangan yang satu lagi malah hanya ada masalah korupsi yang terkait dengan hibah KRL bekas.

Ya sudahlah, mau Gimana lagi? Sepertinya memang tidak ada yang bicara soal kereta komuter dan persoalannya. Yang harus diingat kereta komuter utamanya KRL yang ada di Jakarta itu, berada di bawah wewenang Pemerintah Pusat. Dan siapun yang jadi Presiden ya kudu ngurus moda transportasi massal ini. Mestinya dengan jumlah penumpang KRL yang konon kabarnya mencapai 700 ribu orang/hari itu juga lumbung suara yang memikatkan hehehehe

Lalu kalau sudah gitu, para pengguna KRL kenapa kudu fanatik sama salah satu pasangan calon ya? Nggak ngerti deh